Sinarpapua.news,Bintuni – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani bersama Forum Organisasi Perangkat Daerah se-Papua Barat guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPMD) 2021 Provinsi Papua Barat melalui video Conference, Rabu (22/4/2020).
Dengan mengusung tema “ Pembangunan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan daya saing yang didukung sumber daya manusia unggul dan infrastruktur untuk kemandirian ”.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT didampingi Kepala BPKAD, Herman Kayame dan Kepala Bapelitbangda, DR Alimudin Baedu. MM.
Dalam video conference, Bupati mengungkapkan, ” sepakat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, bahwa kita tetap pada konsistensi untuk melihat kesinambungan antara tujuan, sasaran dan target dalam RPMD “.
” Oleh karenanya harus ada kebijakan dan target Pembangunan agar dapat dicapai oleh Kabupaten Kota, serta target capaian Provinsi Papua Barat, jelasnya.
Pemda Teluk Bintuni mengucapkan terima kasih atas beberapa kebijakan prioritas Provinsi Papua Barat dalam kawasan Industri di Bintuni serta kebijakan kebijakan lainya.
Dan terkait Otonomi Khusus ( OTSUS ) Bupati Kasihiw menegaskan, Pemerintah Provinsi harus mencermati target – target yang ditetapkan dalam insentif melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) dari masing masing Kabupaten/Kota, karena ada persoalan yang perlu diteliti dan dicermati lagi menyangkut pelaporan masing – masing kabupaten/kota, sebab kadang menghambat yang lain.
Jadi, kalau kabupaten lain sudah selesai membuat laporanya, tetapi kabupaten/kota lain belum, maka akan menghambat sehingga mengakibatkan penundaan transfer ke daerah
Ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi, sehingga tidak terjadi transfer diakhir tahun yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan secara efektif.
Lanjut Bupati, untuk proyeksi pendapatan di tahun 2021 lebih hati – hati, sebagaimana kita sudah mendengar arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait kondisi – kondisi yang akan kita hadapi akan mengalami penurunan drastis dari 50 – 70 persen.
Sehingga arahan dari Provinsi untuk kami kabupaten/kota agar kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang rasional sesuai kondisi, jangan sampai terlalu tinggi menentukan indicator – indicator akhirnya tidak tercapai,” ujar Bupati.
Sementara Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani dalam arahanya mengatakan, semoga dalam pertemuan penting dan strategis ini, mampu menghadirkan proses perencanaan Pembangunan yang efektif, efisien, partsipastif dan akuntabel, sekaligus memperkuat seluruh kebijakan perencanaan Pembangunan daerah sehingga tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas.
Pada giliranya nanti, tentu akan menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses Pembangunan diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat.
Forum OPD ini memiliki arti sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh OPD dapat melakukan penajaman, penyalarasan dan klarifikasi sehingga akan tercapai atas Rancangan Kerja OPD Provinsi Papua Barat tahun 2021.
Tujuan pokok penalarasan adalah kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas dari seluruh OPD pada Rencana Kerja OPD dalam draf awal OPD, termasuk indicator kerja yang meliputi auput dan inkam dari masing masing program atau kegiatan tersebut.
Saya berharap, gerak Pembangunan di Papua Barat dapat menjiwai pradigma Pembangunan khususnya dalam mewujudkan perencanaan Pembangunan di tahun 20201.
Untuk itu, dalam semangat otonomi khusus tersebut perlu dipertajam dan dituangkan dalam empat bidang priorotas di atas. Ke-empat bidang prioritas tersebut tentu tidak terpisah dari upaya mewujudkan penghormatan,pemberdayaan, pemberdayaan dan perlindungan Kesejahteraan bagi Orang Asli Papua(OAP) di Provinsi Papua Barat.
Kaitan dengan ini diharapkan OPD Provinsi dapat menyusun program kerja dan kegiatan Pembangunan dalam 1 tahun kedepan dan terus bekerja untuk terus memperbaiki kinerja rencana Pembangunan khususnya di tahun 2021,” harap Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani (SL)
