Sinarpapua.news,Manokwari – Setelah mengikuti tahapan bimbingan teknis pelaksanaan dan pengelolaan keuangan berbasis sistim anggaran pemerintah daerah (SIPD), maka setiap OPD sudah harus mencetak dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2021.
Bimbingan teknis ini berakhir dengan penyerahan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2021 oleh Bupati Teluk Bintuni kepada perwakilan OPD dan distrik di Aula Kaimana, Swiss-bellhotel Manokwari,Jumat (30/4/2021).
Sebelum menyerahkan DPA APBD tahun 2021, Bupati didampingi konsultan Keuangan Nasional Raja Sakti Telematika, Kepala BPKAD Teluk Bintuni dan narasumber dari kemendagri menekan tombol dimualainnya kegiatan program kerja di daerah ini.
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Bintuni sebagai perwakilan menerima DPA APBD Teluk Bintuni tahun anggaran 2021 yang diserahkan secara simbolis sedangkan OPD lainnya langsung cetak sendiri.
Bupati Kasihiw memberikan apresiasi kepada peserta bimbingan teknis pelaksanaan dan pengelolaan keuangan berbasis SIPD yang telah serius belajar sehingga dapat menyusun anggaran program kerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
“ Kita ini ibarat satu tim yang berharap sukses mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel menuju good governance, harus diketahui bahwa ini wajib untuk seluruh pemerintahan di indonesia, kita harus berterima kasih karena meski lambat dalam proses penyusunan DPA APBD sudah melewati tahapan atau running, berjalan pada reel yang benar,” kata Bupati Kasihiw kepada wartawan.
Lebih lanjut dijelaskan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tambraw bahwa penyerapan akan berjalan sempurna karena sekarang sudah memasuki dalam triwulan kedua tahun anggaran 2021.
Semua organisasi perangkat daerah yang menerima DPA APBD diwajibkan bekerja keras, akan mulai melakukan proses mulai melakukan kontrak kerja, semua pekerjaan sudah berjalan kemudian pelayanan bantuan sosial juga berjalan normal.
“Saya optimis anggaran dan program kerja pemerintah daerah penyerapannya meningkat, masih satu tahapan lagi yaitu APBD Perubahan ketika terjadi hal-hal yang belum tercapai kita akan rubah di perubahan anggaran ” pungkas Bupati.
Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni Herman Kayame,S.T.,M.T mengatakan ada 3 langkah yang dilalui yaitu perencanaan, anggaran dan penatausahaan, dua langkah sudah dilalui sekarang ada pada penatausahaan.
“Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ada di penatausahaan, dari situlah kita bisa menggunakan SP2D untuk proses pencairan kedepa itu pun ada beberapa langkah seperti SPP UP, GU, TU, LS semuanya mereka sudah pelajari, jadi paling lama bulan Juli atau paling cepat Juni saya sudah gunakan SP2D dengan sistim SIPD,” jelas Herman Kayame kepada wartawan.
Kepala BPKAD optimis penyerapan anggaran APBD tahun 2021 Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 90 persen, karena dalam triwulan pertama pihaknya menggunakan sistim SIMDA dan serapan anggaran sudah mencapai 20 persen.
Pemerintah Daerah Teluk Bintuni lagi menunggu dana transfer yang merupakan hasil pajak dari pemerintah pusat meski anggaran tersebut tidak selancar seperti dulu akibat negara menghadapi pandemi COVID-19.(SL)
