Sinarpapua.news,BINTUNI– Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT bersama para jajaran anggota Kodim 1806 Teluk Bintuni, secara resmi buka kegiatan TMMD ke-111 selasa 15/06/2021 bertempat di Aula Sasana Karya kompleks perkantoran Pemda Teluk Bintuni.
Undang – undang no 34 tahun 2004 telah mengatur tentang peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Membantu tugas pemerintah didaerah seperti membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.
Saat memberikan keterangan kepada awak media Bupati Teluk Bintuni menjelaskan ” seperti kita ketahui bersama bahwa sejak awal pemekaran Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di daerah Distrik Wamesa Kampung Idoor sering terjadi banjir dan sangat mempengaruhi keberlangsungan aktifitas masyarakat disana, nah saat ini melalui program TNI dalam hal ini Kodim 1806 Bintuni dengan kegiatan TMMD maka akan sangat berguna bagi masyarakat sekitar yang bermukim disana, dan pastinya setelah kegiatan selesai maka tentunya ada perubahan yang signifikan, ujar Bupati.
Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Kabag Humas dan Protokoler Pemda Teluk Bintuni Ongen Pattikawa S.Sos kepada wartawan melalui ponselnya ” kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD ) mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sebesar Rp 4,75 Milyar dan akan di prioritaskan untuk pembangunan fisik sarana dan pra sarana yang sangat di butuhkan seperti pembangunan rumah layak huni, pemasangan instalasi air bersih dan pengerasan jalan, ucapnya.
Adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana. ( SL )
