Sinarpapua.news,Bintuni – Pemerintah kabupaten teluk bintuni melalui dinas pertanahan dan lingkungan hidup teluk bintuni selaku pelaksana penyusunan KLHS melaksanakan kegiatan konsultasi publik yang pertama guna penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan di gedung aula sasana karya kantor bupati kabupaten teluk bintuni Jumat, 01/03/2024.
Penjelasannya, Asisten II Sekda teluk bintuni I.B. Putu Suratna menyampaikan bahwa, dalam tahap penyusunan KLHS ini ada beberapa tahapan yang wajib di ikuti dan pendokumentasiannya harus dilaksanakan, kegiatan ini sangat penting guna memberikan masukan tentang bagaimana pembangunan kita dua puluh tahun kedepan sehingga KLHS ini menjamin bahwa isu-isu lingkungan menjadi dasar pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan agar bisa terarah.
Lanjutnya, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) harus didahului dengan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai dokumen wajib yang menjadi masukan, pelaksanaan penyusunan KLHS harus menggunakan data yang lengkap terutama data yang berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), sehingga kelengkapan data TPB dalam dokumen KLHS ini akan memperkuat analisis sehingga menghasilkan perencanaan yang berbasis data yang akurat, ungkap Putu Suratna.
Pada kesempatan yang sama, Dr.Ir. Jonni Marwa, S,Hut,M.Si,IPU Selaku ketua tim ahli pendamping penyusun KLHS-RPJPD menyampaikan ada 4 pilar utama yang perlu diperhatikan dengan teliti, yakni pilar ekonomi, sosial, lingkungan dan pilar hukum serta tata kelola akan di lihat menjadi satu bagian dalam dokumen KLHS, selanjutnya kami akan mengkaji berdasarkan pada isu-isu strategis yang disepakati dalam konsultasi publik hari ini, dan setelah melewati proses ini, maka tim akan melakukan analisis lanjutan sebagai mana dari 4 pilar tadi yang telah di sebutkan diberita acara yang kemudian akan menjadi isu yang paling strategis, terangnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait guna terselenggaranya penyepakatan dan pengintegrasian isu prioritas ke dalam kebijakan rencana program. ( AL )
