Sinarpapua.news,Bintuni – Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu daerah penghasil migas di area provinsi Papua barat, terdapat tujuh suku asli masyarakat adat di dalamnya salah satunya suku sumuri.
Kegiatan musyawarah besar suku sumuri di hadiri sejumlah pejabat penting antara lain Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, Senator muda Filep Wamafma dan sejumlah pejabat pemerintah dari tanah Sisar Matiti
Senator Filep saat memberikan keterangan kepada awak media dirinya mengatakan ” dengan tema kegiatan bagaimana masyarakat adat suku sumuri dalam menghadapi pengembangan era global dan tantangan industri, tentunya kita berharap bahwa musyawarah besar ( mubes ) suku sumuri ini sebagai bagian dari keputusan – keputusan atau konsep untuk menata kelembagaan dan menata agenda program kerja dari lembaga adat khususnya masyarakat Suku Sumuri “.
Kita tahu bahwa suku sumuri yang ada di kabupaten teluk Bintuni ini adalah merupakan salah satu dari tujuh suku asli
yang ada di tanah Sisar Matiti yang daerahnya adalah area yang berdampak langsung dengan investasi Gas alam
Filep juga mempertegas bahwa ” beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan amandemen undang – undang otonomi khusus No 2 Tahun 2021, dimana hak – hak masyarakat adat itu termasuk bagi hasil migas untuk pemberdayaan masyarakat adat maka inilah poin yang akan di bahas nantinya di dalam mubes ini ” ungkapnya.
Sehingga kebijakan pemerintah dari 10 persen bagi hasil migas itu sudah ada referensi dan sudah ada konsep dari masyarakat adat itu sendiri, wujud kongkritnya agar kepentingan masyarakat adat dan pemerintah saling mendukung bukan saling bertolak belakang, sehingga harapannya agar tujuan dari Otonomi Khusus ini untuk pemberdayaan masyarakat, harap Filep. ( AL )
