Sinarpapua.news,NABIRE – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah, Yosina Anwar Damanik melantik tiga Penjabat Ketua TP-PKK kabupaten, di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/3/2024).
Mereka adalah Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Paniai, Dolvince N Boma, Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Dogiyai, Agustina Rumpaisum dan Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Deiyai, Rospince E Edowai.
“ Selamat atas pelantikan ini. Namun perlu diketahui bahwa masa jabatan Pj Ketua PKK mengikuti masa jabatan Pj Bupati yaitu paling lama 1 tahun. Namun saya berharap waktu yang singkat ini, dapat bermanfaat untuk meletakkan dasar-dasar yang baik dalam meningkatkan kinerja TP-PKK di daerah masing – masing, ” ungkap Pj Ketua TPP-PKK Provinsi Papua Tengah, Yosina Anwar Harun Damanik dalam sambutannya.
Ia berharap agar seluruh Pj Ketua TP-PKK yang dilantik untuk memahami visi PKK yaitu terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sehat sejahtera lahir dan batin.
“Visi ini kiranya selalu menjadi pengingat bagi seluruh anggota pengurus PKK dalam menjalankan 10 program pokok PKK di daerah masing-masing. Selain itu ada juga 4 program prioritas nasional yang harus kita sukseskan, yaitu penanganan stunting, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstream, pengendalian inflasi daerah dan pengentasan pengangguran,” jelasnya.
“Mari kita bersatu dalam semangat gotong-royong untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di tengah masyarakat kita. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Provinsi Papua Tengah,” lugasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan, agar Pj Ketua TP-PKK Kabupaten yang baru dilantik untuk terus terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah secara berjenjang, mulai dari provinsi, sampai dengan tingkat desa.
Ribka Haluk yang merupakan Pembina TP-PKK Provinsi Papua Tengah, mengatakan TP-PKK masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. ( HRK )
